Opini Sotoy dari Mantan Calon Basarnas yang Malah Nyasar di Corporate
Aku tuh selalu ketawa pahit tiap inget masa-masa kuliah dulu ketika aku, dengan polos dan penuh idealisme, mapping karier dan yakin suatu hari akan berkecimpung di dunia kebijakan publik atau mitigasi bencana. Iyalah, waktu itu aku benci hitung-hitungan, jadi anggota dewan yang terhormat atau PNS keliatan lebih masuk akal. Pokoknya anything yang bikin aku merasa berguna buat negara, gitu. Aku bahkan sempat ngebayangin diri sendiri jadi korlap demo mahasiswa kalau aku lolos UI atau UGM (yang tentu saja… nggak kejadian karena didoain mamaku jangan sampe anaknya masuk politik).
Long story short, nasib membawa aku ke dunia sales. Dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, sampai sadar, “Oh, ternyata aku bisa ya jadi gacor di industri ini.” Lalu di tengah semua roller coaster karier itu, aku pernah apply CPNS buat masuk BNPB dan Basarnas. Dan lagi-lagi, nggak lolos. For better or worse, aku akhirnya nggak masuk dunia kebencanaan.
Tapi tiap kali ada bencana besar, bagian diri aku yang dulu kepingin masuk BNPB itu muncul lagi. Terutama setelah Siklon Senyar kemarin yang lucunya, bibitnya sudah diwanti-wanti BMKG dari jauh-jauh hari, lengkap dengan analisis, pola angin, potensi hujan ekstrem, potensi gelombang tinggi. Semua udah dikasih tahu, semua sudah ada early signal-nya… tapi ya begitu deh, di negeri ini peringatan itu sering dianggap angin lalu.
Hasilnya?
Banjir bandang yang bikin desa-desa hilang dalam hitungan jam.
Rumah hanyut, akses putus, orang-orang terjebak tanpa pertolongan cepat.
Dan semua stakeholder yang harusnya gerak before the storm malah sibuk saling lempar tanggung jawab after the mess.
Sedih? Banget.
Tapi juga bikin aku geregetan, kenapa kita selalu kaget dengan hal yang sebenarnya sudah diprediksi?
Negara Rawan Bencana, tapi Standarnya Low Effort
Indonesia itu textbook example dari high-risk country.
Indonesia itu literally hidup di atas sabuk bencana: gempa, longsor, gunung meletus, banjir, siklon, cuaca ekstrem, semua ada, semua rutin. Kita bukan “kadang kena bencana”, kita itu “tinggal di bencana yang sesekali libur”. Kita tinggal di wilayah yang tektoniknya cerewet, iklimnya makin kacau, cuacanya makin ekstrem, garis pantainya salah satu terpanjang di dunia, topografinya campur aduk, kota-kotanya tumbuh tanpa perencanaan, dan populasinya padat di daerah rawan. Dan semua ini adalah pattern puluhan tahun ya.
Dengan kondisi kayak gitu, harusnya mitigasi bencana itu bukan “program tambahan”, tapi fondasi pembangunan. Harusnya jadi KPI nasional, bukan tempelan.
Tapi coba lihat realitanya:
- Early warning system bisa hilang dicopot maling.
- Peta risiko banyak yang outdated.
- Jalur evakuasi cuma bagus di spanduk, bukan di lapangan. Giliran ada bencana bingung juga kan.
- Simulasi bencana hanya terjadi di event hari jadi lembaga.
- Koordinasi? Masih “siapa yang ngangkat telepon duluan.”
- Dana mitigasi kalah prioritas sama MBG yang bikin keracunan dan memperkaya segelintir pihak.
Lalu pas bencana benar-benar datang?
Kamu bisa tebak reaksi publik dan pemerintah: panik, telat, saling salahin, dan akhirnya move on tanpa perbaikan. Honestly, the current government dealing with Banjir Bandang Sumatera 2025 skornya -100/100.
Dan siklusnya berulang.
Dan berulang.
Dan berulang.
Di Sini Masuk Keluhan Paling Jujur: The Math Ain’t Mathing. The Policy Ain’t Policing.
Karena di karierku sebagai sales yang jauuuh dari urusan bencana, tiap tahun aku diminta bikin strategic review yang ribetnya kebangetan. Ada PESTLE. Ada SWOT. VRIO. Skenario geopolitik. Analisis daya beli. Forecast ekonomi. Uncertainty mapping. Kadang harus bikin simulasi dari kombinasi faktor-faktor yang bahkan nggak ada datanya. Literally pulling insights out of thin air.
Kamu tau kan rasanya harus bikin model analisis super kompleks sementara sebagian besar input datanya, yaa… ngarang educated guess?
Semua harus presisi.
Semua harus grounded.
Semua harus defendable, and my boss would love to go through and spent two months going back and forth for the planning. FYI, we started planning in July every year.
Kadang aku mikir, "gue ini kerja di corporate atau lembaga think tank sih?"
Dan sementara aku jungkir balik ngitung variabel dunia yang bahkan kadang nggak relevan sama hidup orang Indonesia, negara ini bahkan belum mulai basic mitigasi yang paling sederhana.
Makanya tiap kali aku lihat laporan bencana, respon kacau, koordinasi amburadul, dan alat early warning hilang…
Aku cuma bisa ngomong dalam hati:
the math ain’t mathing, the policy ain’t policing.
Karena bagaimana mungkin negara se-rawan ini nggak punya sistem dasar yang kokoh?
Kadang aku sampai mikir apakah kita sebagai masyarakat emang terlalu bebal dan terlalu menghayati falsafah ‘rezeki pasti ada jalannya’ sehingga semua digampangin?
Atau sebenernya… pemerintahnya aja yang nggak becus kerja, nggak punya prioritas yang jelas, dan lebih fokus urus hal-hal kosmetik daripada hal-hal kritis?
Atau dan ini jawaban yang paling pahit, dua-duanya.
Masyarakat kebanyakan santai.
Pemerintah kebanyakan sibuk hal lain.
Dan bencana kebanyakan terjadi.
Yang ironis, di dunia kerja aku, kalau analisisku meleset 5%, bisa jadi bahan interogasi.
Di negara ini, kebijakan yang nggak berbasis data?
Ya lanjut aja.
Tanpa evaluasi. Tanpa urgensi.
Kita hidup di negara high-risk dengan mental minim usaha.
Dan itu fatal.
Kenapa Kita Selalu Reaktif, Bukan Preventif
Karena mitigasi bencana itu nggak seksi secara politik.
Nggak bisa dijual di baliho.
Nggak keliatan hasilnya cepat.
Nggak ada momen potong pita.
Nggak ada pembangunan fisik yang bisa dipajang.
Padahal prevention adalah investasi, bukan biaya.
1 rupiah buat mitigasi bisa menghemat 10 rupiah buat recovery.
Tapi ya siapa yang mau mikir jangka panjang kalau pemilu datangnya 5 tahun sekali?
Dan masyarakat pun sering lupa.
Begitu bencana lewat, timeline bersih lagi.
Nggak ada demand publik untuk perubahan.
Jadi ya stagnan.
Kalau Dulu Aku Masuk Basarnas…
Mungkin hidupku akan sangat berbeda.
- Gajiku pasti nggak segacor sekarang.
- Sense of purpose-ku mungkin jauh lebih besar, walau badanku penuh pasir.
- Hidupku bakal lebih berat, tapi lebih jelas arah moralnya.
- Dan aku mungkin akan jadi orang yang lebih kuat mental.
Tapi jujur aku juga akan frustrated.
Karena masalahnya bukan di level operasional.
Masalahnya ada di sistem.
Di fondasi.
Di cara negara ini memandang risiko.
Dan kamu nggak bisa menyelamatkan semua orang hanya dengan nyali dan perahu karet kalau balikannya sistem masih tambal sulam.
Indonesia itu bukan kurang ahli kebencanaan.
SDM ada.
Ilmu ada.
Teknologi ada.
Yang nggak ada: prioritas dan political will.
Kalau negara ini mau serius, harusnya mitigasi bencana jadi framework pembangunan nasional, bukan wacana musiman. Dari kurikulum sekolah sampai standardisasi konstruksi, dari anggaran sampai audit sistem, dari peta risiko sampai budaya publik.
Tapi sampai saat itu tiba, ya begini lah kita:
negara high-risk, manajemen low-effort, dan masyarakat yang terlalu pasrah.
0 comments